Sejarah

Kebijakan tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya terjabarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta unit pelaksana teknis.

Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi DLH diperlukan adanya rencana kerja yang memberikan arah dan acuan yang jelas dengan memanfaatkan, mengelola, mengoptimalkan dan mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

RENJA merupakan penjabaran berjenjang dari Renstra OPD, dan Renstra merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam periode 5 (lima) tahun. Renja memuat pagu indikatif dan sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahun anggaran serta evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

Rencana Kinerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran (TA) 2019 ini mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) TA 2019, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya periode 2016-2021 dan menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang dihadapi. Renja berfungsi sebagai pedoman menyusun perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

 

  • Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 disusun atas dasar landasan hukum sebagai berikut :

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
  7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
  16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, TambahanLembaran Daerah Nomor 45);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 -2025 ;
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 -2013 ;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 No 8);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tasikmalaya;
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 ;
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015 ;
  31. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan